Posts

Dalam rangka mencapai target revenue perusahaan di tahun 2021, salah satu upaya yang dilakukan oleh Fajar Benua Group adalah dengan terlibat dalam proyek RDMP Pertamina Balongan. Namun, upaya keras yang sudah dilakukan oleh PT Hidroflex Indonesia untuk terlibat dalam proyek Revitalisasi Unit Proyek RCC di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan di Jawa Barat itu belum membuahkan hasil yang manis. Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru tidak memberi kesempatan pada Hidroflex pada proyek strategis nasional ini.

Menurut kronologi yang tim redaksi peroleh dari Direktur Utama PT Hidroflex Indonesia, dalam proyek itu Hidroflex telah disetujui dan mendapat rekomendasi penuh dari ETI Group selaku pemenang tender di Pertamina Balongan RDMP dalam pengadaan produk expansion joint FCCU/RCC. Hidroflex Indonesia yang merupakan vendor resmi Pertamina, telah mengirimkan semua dokumen dan memenuhi semua persyaratan yang diminta.

“Kami sudah memenuhi, bahkan melampaui persyaratan yang diminta oleh Pertamina. Saat ini expansion joint FCCU/RCC kami memiliki sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN sebesar 43,5%. Melampaui persyaratan yang diminta (yaitu) 40%. Namun, hingga dalam undangan untuk kami melakukan presentasi yang dikirimkan oleh VP Reliabilitas PT pertamina Kilang Internasional pada tanggal 3 Maret 2021, kami justru diberitahukan bahwa Pertamina sudah memilih perusahaan asing dalam menangani proyek ini. Padahal, jika Pertamina menggunakan produk Hidroflex, harga produk akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan produk asing tersebut.” Ungkap Winardi Hasan selaku Direktur Utama PT Hidroflex Indonesia.

Guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenprin) menggalakkan program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sehingga, diharapkan akan semakin banyak produk-produk dengan kualitas tinggi yang dihasilkan dengan dominasi komponen lokal.

Senada dengan program sertifikasi TKDN, kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) diluncurkan oleh Kemenprin guna meningkatkan daya saing pelaku industri nasional agar mampu bangkit dan berkembang di tengah krisis akibat dari pandemi.

“Produk expansion joint FCCU/RCC kami sudah diakui oleh dunia. Pada tahun 2017, kami secara sukses telah menangani proyek Dangote Group dari Nigeria. Dalam waktu yang sangat singkat, kami berhasil mendesain dan memproduksi 28 expansion joint FCCU/RCC dengan spesifikasi yang cukup rumit dan berukuran besar. Bahkan, kapasitasnya jauh lebih besar dari kilang minyak Pertamina.” Tegas Winardi menceritakan pengalaman dan keunggulan yang dimiliki oleh Hidroflex dalam memproduksi expansion joint dengan standar kualitas dunia.

Pada kesempatan lain, Alfo Nugraha Handoko selaku Chief Executive Officer (CEO) Fajar Benua Group, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan yang diambil oleh Pertamina selaku BUMN.

“Saya cukup prihatin ya. Pertama, kita adalah vendor resmi pertamina. Kedua, sudah berkali-kali kita telah menangani berbagai proyek Pertamina dengan hasil yang memuaskan. Ketiga, kita memiliki sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN yang jelas-jelas melampaui yang disyaratkan Pertamina.” Kata Alfo.

“Namun, saya menjadikan ini sebagai motivasi bagi grup perusahaan kita untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas dalam memberikan pelayanan dan produk terbaik kepada setiap pelanggan. Saya mengajak seluruh Insan Fajar Benua Group untuk tetap semangat, meskipun tanpa menutup mata bahwa kejadian ini memberi dampak pada target pencapaian yang sudah kita canangkan di tahun ini.” Tambahnya.

Sebagai grup perusahaan di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1983, Fajar Benua Group tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan melalui berbagai program improvement yang sudah dicanangkan.

“Saya yakin, para regulator negeri ini pastilah orang-orang yang bijak dan penuh dengan dedikasi, khususnya dalam mendukung para pelaku industri nasional untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Untuk itu, saya berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan haruslah selaras dengan implementasi di lapangan agar tidak saling bertolak belakang.” Tutup pimpinan Fajar Benua Group itu.